-- Sebait kata untukmu, Dee --
Aku menyesal terlambat lahir karena semua hal pernah dilakukan orang-orang, tapi satu yang tak pernah kusesali adalah pilihan hidupku untuk mencintaimu _________________________________________ -- Hgg --

Sebuah pengabdian Panitia Pengadaan Barang Jasa


Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003. Bagi Panitia Pengadaan Barang Jasa, Keppres tersebut adalah buku dan kamus wajib dalam menjalankan pengadaan barang jasa, sesuatu hal yang sangat sakti dan ditakuti dibandingkan peraturan yang lain, setidaknya itu menurut saya. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang masuk bui dikarenakan pelanggaran peraturan ini, baik penyedia maupun pengguna.
Itulah mengapa saya mengambil judul “sebuah pengabdian”, selain karena syarat2 teknis pengadaan harus benar2 dikuasai sampai detil terkecil sekalipun kalau tidak mau dianggap salah, juga karena tidak sebandingnya kinerja yang dilakukan dengan penghargaan (sebut saja honor) yang diterima. Dengan ketentuan waktu pengadaan yang diatur semakin pendek, juga memaksa penitia untuk bekerja siang malam, padahal bagi panitia yang notabene adalah juga PNS masih mempunyai pekerjaan rutin yang juga harus diselesaikan. Belum lagi jumlah pemegang sertifikat pengadaan yang belum terlalu banyak, sehingga sering keluar anekdot L4 (lu lagi lu lagi). Nanti saya jelaskan sedikit tentang L L-an tersebut.
Syarat mutlak untuk menjadi panitia harus memiliki sertifikat khusus yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), tentunya dengan ujian tertulis (kata kebanyakan orang sangat susah). Saya juga heran kenapa semua masih tertarik untuk memiliki sertifikat ini padahal sudah tahu kinerjanya yang seperti itu, apalagi peminat dari Pemerintah Daerah. Apa mereka (daerah) memiliki honor yang berbeda dengan yang di sini (Pusat), belum sempat kutanyakan kepada mereka :)

Ujian diadakan oleh LKPP, dan tingkatan sertifikat seperti tabel dibawah ini:





Tingkatan Sertifikat
Masa Berlaku
Syarat Nilai
Cara Perpanjangan
L 2
 2 Tahun
55 % - 65 %
141 - 168
Ujian kembali
L 4
 4 Tahun
> 65 % - 85 %
169 - 219
Tanpa ujian
L 5
 5 Tahun
> 85 % - 100 %
220 - 255
Tanpa ujian
Dari sepengetahuanku dari melihat hasil pengumuman di LKPP belum pernah menemukan orang yang mendapatkan sertifikat L5, mungkin karena soalnya susah.
Dari beberapa berita tentang pengadaan yang saya baca di koran,  banyak panitia yang terlibat tindak pidana KKN, bayangkan saja jika panitia menangani pengadaan dengan nilai M M-an, pasti banyak yang akan tergiur melakukan kong kalikong dengan penyedia barang yang sedang mendaftar. Karena itulah bayak sekali yang terjeblos ke bui. Pengadaan barang jasa sangat identik dengan tindak pidana korupsi, diakibatkan pengadaan barang sarat dengan persekongkolan atau kolusi dan nepotisme yang berakibat terjadi pembengkakan biaya yang signifikan bagi negara.
Simbiosis mutualisme ini tak berhenti sampai pada proses lelang. Setelah proyek selesai, rekanan tersebut memberikan uang terima kasih kepada pejabat maupun pegawai yang dinilai berjasa. Nilainya tak tanggung-tanggung, bahkan dalam bentuk persentase dari total nilai proyek. Panitia pengadaan dan pimpro tidak lupa memberikan setoran kepada sang atasan, dengan dalih tentu saja untuk belanja organisasi.
Sebagai gambaran, APBN Indonesia sekitar 45% dananya adalah untuk pengadaan barang jasa. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara rutin melakukan seminar nasional dengan tema pengadaan ini, karena mayoritas kasus yang ditangani KPK merupakan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Ehmmm.
Lebih dari 20 tahun yang lalu, Begawan Ekonomi Indonesia, Profesor Soemitro Djojohadikusumo, sudah mensinyalir 30-50 persen kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, apa yang terjadi saat ini, Indonesia masih belum beranjak. Pengadaan barang jasa pemerintah masih menjadi mainan yang menguntungkan, entah bagi pejabat atau pegawai pemerintah, pengusaha yang menjadi rekanan, maupun calo. Calo dalam proyek pemerintah adalah mereka yang memiliki jabatan penting atau setidaknya orang-orang dekat para pejabat itu.
Upaya membuat pengadaan barang jasa biar lebih transparanpun sudah dan sering dilakukan. Kamus besar pengadaan barang jasa sudah direvisi berkali-kali, sudah delapan kali tepatnya, pada bulan Februari kemarin. Ada 30 butir perbedaan dalam perubahan atau revisi Keppres ini yang tertuang dalam 4 pokok bahasan:
Yang pertama, pengadaan yang akan diatur tidak hanya yang bersumber dari APBN dan APBD saja, tetapi juga yang berasal dari hibah maupun pinjaman luar negeri. Selain itu, tata cara pengadaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perpres akan diuraikan dalam dua set dokumen pendukung, untuk memudahkan pengguna maupun penyedia. Dokumen pendukung ini akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala LKPP, sehingga mudah disesuaikan apabila diperlukan perubahan administrasi maupun teknis operasional, dengan tetap berpedoman pada substansi pengaturan di dalam Perpres.
Yang kedua, menyangkut perubahan organisasi pengadaan. Selama ini tugas dan tanggung jawab PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen selama ini dianggap terlalu berat, mulai dari tahap perencanaan pengadaan, penetapan hasil pelelangan, dan harus bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan yang dilaksanakannya. Dalam perubahan Perpres yang baru, tugas dan tanggung jawab pengadaan akan didistribusikan kepada tiga pihak utama sesuai dengan kewenangannya, yaitu: Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) sebagai penanggung jawab utama; PPK sebagai pejabat struktural yang diberi kuasa oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan; dan Panitia/atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diberi kuasa oleh PA/KPA untuk melaksanakan pelelangan atau seleksi termasuk mengesahkan/menetapkan hasil pelelangannya.
Yang ketiga, menyangkut perbedaan atau penambahan aturan. Perubahan dimaksud pada prinsipnya diarahkan untuk mempercepat proses pengadaan, mendelegasikan kewenangan ke Pengguna Anggaran, mengurangi barrier to entry, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Beberapa contoh yang bisa disebut antara lain: besaran nilai untuk penunjukan langsung berubah dari 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah; penghapusan jaminan penawaran; jaminan pelaksanaan harus dari bank umum; total harga perkiraan sendiri (HPS) harus diumumkan secara terbuka; wajib melaksanakan E-Procurement mulai tahun 2011; mengurangi preferensi harga; pengaturan khusus untuk alutsista TNI dan almatsus Polri; pengaturan khusus untuk pengadaan di luar negeri; dan lain sebagainya.
Yang keempat, menyangkut klarifikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang selama ini sering ditafsirkan terlalu luas atau bahkan membingungkan. Antara lain, tentang besaran uang muka; keadaan kahar (force majeur); sanggah dan sanggah banding; klausul penyesuaian harga (price adjustment) yang sering dianggap sebagai ketentuan tentang eskalasi; dan lain sebagainya.
 
Saya sengaja menulis ini untuk berbagi informasi karena saya telah menjadi salah satu orang yang ditakdirkan harus mengabdi dan selalu siap menjadi seorang panitia pengadaan. Beberapa kali sudah menerima Surat Keputusan dari KPA untuk menjadi panitia pengadaan. Bermula dari mengikuti ujian sertifikasi, mambaca pengumuman ujian di situs LKPP dan menerima sertifikat ahli pengadaan barang jasa pemerintah. 
Jadi kena lu lagi lu lagi (L4) niy :) 

Semoga bermanfaat...


Update Oktober 2010:

Per tanggal 6 Agustus 2010 Presiden sudah meneken Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Silahkan ke post kedua di sini.

3 komentar:

makasih infonya, bahas lebih lanjut lagi dong soal perbedaan antara revisi terakhir dengan yang sebelumnya

 

@Anonim
Siap!! hehe kalau membutuhkan informasi segera bisa langsung menghubungi LKPP, pasti dijawab dengan sangat bagus :)

 

Per tanggal 6 Agustus 2010 Presiden sudah meneken Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah..

 

Posting Komentar

Emoticon yang dapat digunakan [Tampilkan] [Sembunyikan]



:-))
:-)
:-D
(lol)
:-p
(woot)
;-)
:-o
X-(
:-(
:'-(
:-&
(K)
(angry)
(annoyed)
(wave) | (bye)
B
(cozy)
(sick)
(:
(goodluck)
(griltongue)
(mmm)
(hungry)
(music)
(tears)
(tongue)
(unsure)
(highfive)
(dance)
(blush)
(bigeyes)
(funkydance)
(idiot)
(lonely)
(scenic)
(hassle)
(panic)
(okok)
(yahoo)
(cry)
(doh)
(brokenheart)
(drinking)
(girlkiss)
(rofl)
(money)
(rock)
(nottalking)
(party)
(sleeping)
(thinking)
(bringit)
(worship)
(applause)
8
(gym)
(heart)
(devil)
(lmao)
(banana_cool)
(banana_rock)
(evilgrin)
(headspin)
(heart_beat)
(ninja)
(haha)
(evilsmirk)
(eyeroll)
(muhaha)
(taser) | (rammi)
(banana_ninja)
(beer)
(coffee)
(fish_hit)
(muscle)
(smileydance)
(fireworks)
(goal)
(bzzz)
(dance_bzz)
(Русский)
(code)
(morning)

Cara menggunakan: ketikkan emoticon yang diinginkan. Untuk yang ada pemisah berupa "|" maka itu adalah alternatif. Seperti (wave) | (bye) maka bisa (wave) bisa (bye)